Berita
Pembahasan Materi Per Kabupaten Kota Pada Musrenbang RKPD
Foto : Christian Rumbekwan
Jayapura,- Gubernur Papua, Matius Fakhiri, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di salah satu hotel di Kota Jayapura, Kamis (30/4/2026).
Dalam sambutannya di hadapan peserta Musrenbang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat, serta mitra pembangunan, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Menurutnya, Musrenbang menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi masyarakat, menyelaraskan kebijakan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Melalui Musrenbang ini kita melakukan penajaman, penyelarasan, dan penyepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi Papua Tahun 2027,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bukan sekadar rencana tahunan, tetapi instrumen utama yang menjembatani visi pembangunan jangka menengah dengan implementasi program secara konkret.
Dalam konteks Papua, RKPD juga berperan sebagai wadah integrasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), sehingga pemanfaatan dana Otsus dapat lebih tepat sasaran, berpihak pada masyarakat asli Papua, serta mendorong pemerataan dan percepatan pembangunan.
Tema pembangunan Papua tahun 2027 yang diusung adalah “Integrasi kesejahteraan sosial untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.” Tema ini menegaskan komitmen pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari dampaknya terhadap pengurangan kesenjangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Secara makro, indikator pembangunan Papua menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 60,44 pada 2020 menjadi 74,69 pada 2025. Angka kemiskinan juga menurun dari 26,64 persen menjadi 19,16 persen, meski ketimpangan masih menjadi tantangan dengan gini ratio 0,397.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Papua cenderung fluktuatif dan melambat, dari 5,31 persen pada 2022 menjadi 3,97 persen pada 2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan struktur ekonomi agar lebih inklusif dan mampu menciptakan lapangan kerja.
Di sisi fiskal, pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan dari Rp13,03 triliun pada 2020 menjadi Rp3,05 triliun pada 2024, dan kembali turun menjadi Rp2,32 triliun pada 2026. Struktur pendapatan masih didominasi transfer pusat sebesar 77,84 persen, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 22,05 persen.
“Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kemandirian fiskal, optimalisasi PAD melalui digitalisasi, serta pemanfaatan aset daerah,” kata Fakhiri.
Selain itu, tantangan pembangunan Papua juga dipengaruhi kondisi geografis dan demografis yang kompleks, seperti wilayah luas, topografi pegunungan, serta banyaknya daerah terpencil yang berdampak pada keterbatasan akses dan tingginya biaya pembangunan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua menetapkan delapan program unggulan, antara lain perlindungan kesehatan ibu hamil melalui Kartu KASIH, bantuan pendidikan mahasiswa melalui Kartu MACE, pemberdayaan lansia melalui Kartu JALAN, layanan kesehatan bergerak, pembangunan pasar rakyat modern, penyediaan perumahan layak huni, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan produktivitas komoditas ekspor.
Arah pembangunan 2027 juga difokuskan pada lima agenda utama, yakni penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas SDM, integrasi program keamanan, pengembangan kawasan ekonomi terpadu, serta penguatan infrastruktur konektivitas.
Seluruh agenda tersebut didukung dengan kolaborasi lintas pemerintah, peningkatan investasi, serta pembangunan berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,27 persen pada 2027, dengan PDRB per kapita Rp92,27 juta, tingkat kemiskinan 17,51 persen, pengangguran 6,02 persen, serta gini ratio 0,344. IPM juga ditargetkan meningkat menjadi 74,57.
